Peristiwa
Pungli KTP Rp 4,5 Juta
Camat Sebut Rp 4,5 Juta Bukan Biaya KTP, Tapi Selamatan Nikah
14-09-2016 - 09:48 | Views: 63.40k
Rena Yolanda Oktavia bersama Viki sang suami, warga Banyuwangi korban pungli pengurusan KTP, KK dan akta nikah dengan biaya 4,5 juta rupiah. (Foto: Syarif/TIMESIndonesia)
Rena Yolanda Oktavia bersama Viki sang suami, warga Banyuwangi korban pungli pengurusan KTP, KK dan akta nikah dengan biaya 4,5 juta rupiah. (Foto: Syarif/TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Daerah Banyuwangi, melalui Camat Banyuwangi dan Lurah Mandar, membantah jika ada pungutan dalam pembuatan KTP dan KK yang diajukan Rena Yolanda Oktavia, warga Kelurahan Penganjuran.

Namun, biaya Rp 4,5 juta yang diminta oknum staff PNS Kelurahan Mandar, Sumardi dan petugas pencatat nikah Muhammad Yusuf, adalah biaya akta dan selamatan nikah.

“Itu lainnya biaya selamatan nikah,” ucap Camat Banyuwangi, Edi Supriyono, Rabu (14/9/2016).

Pernyataan tersebut, dinilai cukup mengada-ada oleh Rena, sapaan akrab Rena Yolanda Oktavia. Menurutnya, besaran nominal yang dibayar seluruhnya diminta Sumardi dan Yusuf, murni untuk biaya pembuatan KTP, KK dan akta nikah.

BACA JUGA: Banyak Wartawan, Mediasi di Kelurahan Ditarik ke Kecamatan?

“Kita gak pernah bahas selamatan, bilangnya ke saya uang tersebut ya biaya KTP, KK dan akta nikah, yang bagian nerima uang pak Yusuf,” jelas Rena.

Sementara itu, Lurah Mandar, Sigit Budi Wicaksono, menyebut bahwa Sumardi memang nakal. Beberapa kali dia melakukan praktek calo pengurusan administrasi kependudukan dan selalu berujung masalah.

“Pernah juga ngurus KTP warga yang mau naik haji, itu juga gak selesai,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bulan April lalu, dalam pengurusan KTP, KK dan surat nikah, Rena Yolanda Oktavia, telah dipungut biaya sebesar Rp 4,5 juta oleh staf PNS Kelurahan Mandar, Sumardi dan petugas pencatat nikah Muhammad Yusuf.

Rena yang sedang kabur dari rumahnya di Kelurahan Penganjuran, dijanjikan akan mendapat kemudahan. Termasuk alamat domisili dipalsukan menjadi warga Mandar.

Karena memang belum pernah punya atau mengurus KTP, gadis 17 tahun ini pun mau saja. Terlebih kondisinya yang sedang hamil muda memaksa harus segera melangsungkan akad nikah. Kasus baru mencuat setelah Ismiati, ibu Rena merasa anaknya sedang ditipu dan melapor ke Kelurahan. (*)

Pewarta
: Syamsul Arifin
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Ahmad Sukmana
Sumber
: TIMES Indonesia