Peristiwa - Daerah
Jelang Rotasi Alat Kelengkapan Dewan
‘Perombakan’ AKD Harus Proporsional
14-02-2017 - 12:27 | Views: 19.85k
Mantan Ketua DPRD Banyuwangi tahun 2004-2009, Ir Wahyudi SH MH. (Foto: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)
Mantan Ketua DPRD Banyuwangi tahun 2004-2009, Ir Wahyudi SH MH. (Foto: Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Rencana perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi memancing reaksi sejumlah tokoh. Salah satunya, dari mantan Ketua wakil rakyat Bumi Blambangan masa jabatan 2004-2009, Ir Wahyudi SH MH.

Menurutnya, rotasi AKD harus mengadopsi teori keseimbangan. Sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing-masing partai atau secara proporsional.

“Didalam politik tidak mengenal profesional, karena pilihan rakyat itu menyangkut kepercayaan,” katanya, Selasa (14/2/2017).

Pemilihan AKD, lanjutnya, bukan persoalan akademik. Melainkan tentang kekuasaan dan kebijakan politik. Ketika menyangkut keahlian dan kecakapan, masih kata Wahyudi, bukan di DPRD tempatnya. Karena di kantor wakil rakyat dalam mendukung kinerja, punya tenaga yang bisa diperbantukan yakni tenaga ahli.

“Sehingga yang berlaku adalah teori keseimbangan, jangan dicampur dengan teori profesional,” cetus pria yang kini menjadi pengasuh pondok pesantren Muhammad Cheng Hoo Banyuwangi ini.

Untuk partai dengan perolehan kursi minoritas, diharapkan bisa legowo dengan apapun hasil perombakan AKD. Lantaran ketika teori proporsional diganggu, sama dengan mengkhianati suara rakyat. Dan itu bisa mempengaruhi suhu politik yang sudah tertata kondusif.

Sedang terkait kompetensi atau profesionalitas anggota DPRD yang terpilih menduduki posisi AKD, itu menjadi tantangan internal partai. Dengan begitu, partai akan berlomba-lomba menyiapkan kader yang berkualitas.

Pendapat senada juga disampaikan Eko Sukartono, mantan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, masa bhakti yang sama. Namun, pria yang kini menjadi motor penggerak LSM Rejowangi tersebut berharap sosok yang menjabat AKD harus memiliki kepedulian pada masyarakat.

“Seperti contohnya saat banjir melanda Banyuwangi seperti ini, mana ada anggota DPRD yang turun ke lapangan, padahal Bupati Anas sudah mendatangi lokasi,” tegasnya.

Seperti diketahui, bulan Februari 2017 ini, DPRD Banyuwangi akan melakukan perombakan AKD. Diantaranya untuk kedudukan Ketua Komisi dan Badan Kehormatan (BK). (*)

Pewarta
: Syamsul Arifin
Editor
: Yatimul Ainun
Publisher
: Sholihin Nur
Sumber
:
  • date_range What‘s on Now?

    Simak berita yang terjadi pada tanggal ini